Diskusi Persiapan Penyusunan RAD PK di 4 Daerah Tahun 2012

Latar Belakang,

Sepanjang tahun 2011, pemberitaan mengenai kasus korupsi yang menjerat eksekutif, legislatif dan yudikatif masih sangat marak. Mulai dari rekening gendut para PNS muda, hingga mega skandal proyek wisma atlet SEA Games menjadi menu sehari-hari bagi masyarakat. Segenap kasus korupsi pada tahun 2011, menjadi cermin betapa korupsi masih merupakan fenomena yang kompleks dan berlapis serta masih banyak permasalahan dan tantangan dalam strategi pemberantasannya.

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat hanya bergantung kepada lembaga penegak hukum formal se¬perti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Pemberantasan korupsi haruslah komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta meliputi strategi yang bersifat represif, preventif dan progresif. Upaya represif menjadi area para penegak hukum, sedangkan upaya preventif (pencegahan) memiliki area dan dampak yang jauh lebih luas.

Dalam memberantas korupsi, pemerintah bukanlah tanpa upaya. Berbagai upaya, terutama yang terkait dengan pencegahan korupsi terus dilakukan meski dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu wujud kemajuan yang dicapai adalah naiknya skor Corruption Perception Index (CPI) pada tahun 2011 yaitu menjadi 3.0 yang sebelumnya 2.8 pada tahun 2010. CPI dikeluarkan oleh Transparency International (TI) secara global. Tahun 2011 CPI mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, di mana 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih. CPI adalah sebuah indeks gabungan. Indeks ini dihasilkan dari penggabungan hasil 17 survei yang dilakukan lembaga-lembaga internasional yang terpercaya. CPI mengukur persepsi korupsi yang dilakukan politisi dan pejabat publik. Jika melihat target yang dicanangkan oleh Pemerintah adalah 5,0 pada akhir 2014, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih terus membutuhkan upaya yang lebih kuat dari semua pihak.

Upaya lainnya yang dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi adalah mendorong pemerintah daerah menyusun suatu rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD PK) yang fokus kepada 1) peningkatan kualitas pelayanan publik; 2) penataan sistem keuangan daerah; 3) perbaikan sistem administrasi pemerintahan; 4) penetapan wilayah bebas korupsi. Arahan untuk penyusunan RAD PK telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang menyebutkan bahwa salah satu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah terlaksananya RAD PK di Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Sejak tahun 2006, Bappenas telah memfasilitasi penyusunan RAD PK di 22 Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota, baik atas inisiatif Bappenas maupun inisiatif pemerintah daerah yang menganggarkan dalam APBD. Beberapa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memang telah menjabarkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Penjabaran tersebut dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota, namun dilihat dari persentase dapat dikatakan masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pemerintah daerah di Indonesia.

Dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014, Bappenas akan melanjutkan dukungan upaya pencegahan korupsi di beberapa daerah. Penentuan daerah yang akan difasilitasi berdasarkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), dan pihak terkait lainnya. Kriteria utama daerah yang akan difasilitasi adalah terkait dengan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil masukan dan kriteria tersebut, daerah yang akan difasilitasi Penyusunan RAD PK untuk Tahun 2012 yaitu: Kota Semarang, Kota Bandar Lampung, Kota Ternate dan Kabupaten Bangli. Diharapkan, di masing-masing daerah pelaksanaan kegiatan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka koordinasi dan membangun persamaan persepsi, Bappenas menganggap perlu melakukan diskusi persiapan dengan para pemangku kepentingan di daerah yang akan difasilitasi. Hasil pertemuan ini diharapkan akan bermanfaat untuk perbaikan strategi, agenda maupun program dan kegiatan ke depan.

Beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab oleh para peserta antara lain:
1. Apa saja layanan publik yang paling dikeluhkan oleh masyarakat?
2. Mengapa ada banyak keluhan masyarakat pada layanan publik tersebut?
3. Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan bagaimana progressnya?
4. Apa faktor pendukung (kekuatan) dan faktor penghambat (kekurangan) yang ada dalam pemberantasan korupsi di daerah Anda?
5. Bagi Pemerintah Daerah yang menjadi area Survei Integritas oleh KPK dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota oleh TII, apakah tindak lanjut Pemerintah Kota terhadap hasil survey integritas dan hasil survey IPK Kota?
6. Apakah di pemerintah kota terdapat program anti korupsi yang merupakan dukungan dari pihak luar (non pemerintah)?

Tujuan

Tujuan dari diskusi persiapan ini adalah untuk:
a. berbagi pemahaman, pengalaman dan pengetahuan tentang upaya pemberantasan korupsi di daerah;
b. membangun kesamaan pemahaman tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)
c. merencanakan kegiatan-kegiatan di daerah masing-masing yang melibatkan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil (CSO)

Keluaran

a. Peserta dapat berbagi pengalaman dan pengetahuannya dalam upaya-upaya pemberantasan/pencegahan korupsi di daerah masing-masing
b. Peserta memiliki kesamaan pemahaman tentang RAD PK
c. Rencana Tindak Lanjut dari masing-masing daerah

Tanggal, Waktu, dan Tempat:
Hari : Rabu sd Jum’at
Tanggal : 14 sd 16 Maret 2012
Tempat : Hotel Aryaduta
Jl. Prapatan 44-48, Jakarta (Depan Tugu Tani)

Peserta:
1. Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Bappeda dan Inspektorat Kota Ternate
4. Bappeda dan Inspektorat Kota Semarang
5. Bappeda dan Inspektorat Kota Bandar Lampung
6. Bappeda dan Inspektorat Kabupaten Bangli
7. Bappeda Kota Bandung
8. Ketua LBH Ternate
9. Koordinator PATTIRO, Semarang
10. Direktur Eksekutif KOAK, Lampung
11. Rektor Universitas Warmadewa, Denpasar
12. Kemitraan
13. Sekretaris Jenderal TI Indonesia

Diskusi Persiapan RAD 4 Kota.pdf