RAN PK - STRANAS PK - RAD PK



Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 (Inpres No. 5 Tahun 2004) tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, telah disusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004-2009, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai stakeholders yang terkait. Apa yang tertuang di dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 memberikan implikasi bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab bersama untuk melaksanakan RAN PK secara konsisten dan konsekuen serta yang terpenting adalah masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan RAN PK selain diinstruksikan oleh Presiden dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, RAN PK diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, dan dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun untuk kemudian menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaaan jangka menengah maupun tahunan. Dengan demikian, pelaksanaan RAN PK menjadi tanggungjawab semua instansi/lembaga/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.

Untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi di daerah, dokumen RAN PK disosialisasikan ke daerah-daerah. Selanjutnya pemerintah daerah dengan komitmen yang tinggi merumuskannya ke dalam suatu Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) yang secara subtantif berisi langkah-langkah/upaya kongkrit yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mempercepat perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan/atau kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi. RAD PK merupakan dokumen penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.Upaya-upaya tersebut, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan sistem keuangan daerah, perbaikan sistem administrasi pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi. Sejak tahun 2006-2010, Bappenas telah memfasilitasi penyusunan RAD PK di 22 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota. Beberapa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memang telah menjabarkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Penjabaran tersebut dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota, namun dilihat dari persentase dapat dikatakan masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pemerintah daerah di Indonesia.

Tabel
Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Fasilitasi Penyusunan RAD PK

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK
  1. Banjarmasin
  2. Medan
  3. Surabaya
  4. Makassar
  5. Manado
  6. 6.Padang
Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK
  1. Bali
  2. Nanggroe Aceh Darussalam
  3. Kepulauan Bangka Belitung (2009)
  4. Jawa Tengah
  5. Papua
  6. Sulawesi Tenggara
  7. DI. Yogyakarta
  8. Kepulauan Riau
  9. Sulawesi Selatan (2009)
  10. Kalimantan Tengah
Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK
  1. Kalimantan Barat
  2. Kalimantan Timur (2008)
  3. Jawa Barat (2008)
Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK
  1. Jawa Timur (2009)
  2. Riau (2010)
  3. Nusa Tenggara Barat
  4. Gorontalo
Penyusunan RAD PK dan Survey Persepsi Masyarakat (CRC) di Kab/Kota
  1. Kab. Pemalang (2007) - IMB
  2. Kab. Indramayu - IMB
  3. Kota Magelang (2007) - IMB
  4. Kab. Jembrana (2007) - Pertanahan
  5. Kota Denpasar
  6. Kota Bandung (2008) - Pendidikan
Inisiatif Daerah
  • Kepulauan Bangka Belitung (lanjutan)
  • Kab. Kutai Barat

Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK

  1. Sulawesi Tengah (2010)
  2. DKI Jakarta
  3. Jambi
Review Pelaksanaan RAD PK
  1. Jawa Tengah
  2. Bali
  3. Nanggroe Aceh Darussalam
  4. Kalimantan Timur
  5. Sulawesi Selatan
Inisiatif Daerah
  • Sumatera Selatan (2010)
  • Kota Probolinggo (2009)
Fasilitasi Penyusunan RAD PK (inisiatif daerah)
  1. Provinsi Jawa Barat (lanjutan)
  2. Kabupaten Rokan Hulu
  3. Kota Pagar Alam
  4. Provinsi Lampung (lanjutan)
Review Pelaksanaan RAD PK di Kabupaten/Kota
  1. Kota Probolinggo
  2. Kabupaten Pemalang
  3. Kabupaten Jembrana
Kerjasama dengan Kemitraan
  1. Kota Bandung
  2. Kota Denpasar
  3. Kota Makassar

Keterangan: Daerah yang berwarna merah telah menuangkan RAD PK ke dalam Peraturan Kepala Daerah dengan isu yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang ditentukan oleh stakeholder di daerah Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyebutkan bahwa salahsatu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, adalah terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman dan acuan bagi para pemangku kepentingan dan pelaksana pembangunan, baik pada tingkatan kementerian/lembaga di pusat maupun pemerintah daerah, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat diintegrasikan dengan penyusunan rencana strategis di kementerian/lembaga di tingkat pusat serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan daerahnya masing-masing dan masyarakat pada umumnya.

Di tengah pelaksanaan RAN PK, Pemerintah Indonesia meratifikasi United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sebagai konsekuensinya, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah menghasilkan Stranas PK 2010-2025 yang lebih komprehensif yang dijadikan sebagai acuan bagi seluruh stakeholders. Stranas PK 2010-2025 tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi konsolidasi demokrasi, keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan. Stranas PK 2010-2025 dirumuskan melalui pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha, selain peran aktif dari pemerintah.