Kamis, 19 September 2019, WIB

Selasa, 18 Des 2018, 13:00:42 WIB, 214 View admin, Kategori : Kajian

Jakarta (18/12) – Direktorat Hukum dan Regulasi melaksanakan Diseminasi Terbatas Indeks Pembangunan Hukum di Hotel Ashley. Dalam Diseminasi tersebut hadir Kejaksaan RI , Badan Pusat Stastitik , Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM. Tujuan dari diseminasi adalah menjaring masukan terkait pelaksanaan pengukuran IPH Tipikor. Dalam Diseminasi tersebut Kejaksaan menyampaikan masukan berkaitan dengan penghitungan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan adalah jumlah putusan inkracht tahun berjalan dibagi putusan yang berhasil di eksekusi. Kejaksaan berharap untuk format pengisian Indeks Pembangunan Hukum Tipikor kedepan untuk menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan.

Selain Kejaksaan, Badan Pusat Stastistik menyampaikan  Kasubdit Ketahanan Sosial – BPS Jika terdapat kelemahan dalam suatu indeks maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sampel yang digunakan, pertanyaan yang diajukan sudah tepat atau belum, perlu ada kajian dari rentang waktu perhitungan indeks tersebut. Pada ringkasan eksekutif, semakin tinggi angka indeks, maka diyakini upaya Penegakan hukum tipikor maka diyakini  semakin baik. Dalam statistik tidak pernah menggunakan kata “diyakini”. Hal yang berat dari pengukuran IPH Tipikor adalah mengumpulkan data dari Lembaga lain. Mengenai statistik kriminal dan data UNODC dari tahun ketahun tidak dapat diketahui angkanya. Statistik kriminal bisa melalui survei dan registrasi. Survei korban kejahatan belum ada saat ini yang ada di susenas masih sangat minim jauh dari standar survei.  Terkait hasil perhitungan IPH Tipikor harus ada beberapa evaluasi, pertama terkait dengan data mentah harus dilihat validitas dan reliabilitasnya. Berapapun data yang disampaikan tanggungjawab data ada di K/L, Bappenas hanya melakukan perhitungan. Cara menghitung IPH Tipikor harus di evaluasi. Apakah setiap kasus yang dihasilkan dapat di bobot berdasarkan keseriusan tingkat kasusnya berdasarkan kerugian negara yang ditangani, pertanyaannya apakah di setiap kasus dapat melihat jumlah kerugiannya. Sehingga ada bobotnya antara kasus yang kerugian 1 juta dengan 1 miliar. Sehingga antar satu instansi memiliki bobot berbeda. Bisa jadi tingkat kompositnya kecil karena bobot kasusnya besar tapi jumlah kasusnya sedikit. Mengenai skala dan makna ada banyak perbedaan misalnya IDI 0-100, yang harus dilakukan adalah membagi skala misalnya 0-60 cukup 61-70 baik dsb. Sebelum disampaikan angka akhir, akan sangat baik menyampaikan angka setiap indikator, sehingga mengetahui kelemahan dari setiap indikator dan dapat menentukan upaya intervensinya kedepan apa. Dalam menghitung apakah sudah pernah membandingkan yang tanpa institusi? Yang penting adalah keterbandingan, setiap angka yang dihasilkan dapat dibandingkan per tahun. Apabila angka indeks tidak dapat menggambarkan makna, maka bisa dilihat maknanya dari angka per indikator.

Zaenur Rohman – PUKAT UGM mengutarakan bahawa setelah hasil perhitungan IPH Tipikor keluar perlu ada penjelasan maksud dari angka tersebut. Indonesia tidak memiliki indeks kriminal yang menyeluruh dan pro justisia. Statistik criminal Dilihat jumlah kriminalitas, dampak terhadap individu dan masyarakat, lalu melihat politik hukum penanganan tindak kriminal seperti apa, sehingga dapat mengukur budaya hukum. UNODC mensyaratkan setiap negara memiliki statistik criminal, di ASEAN sudah ada Filipina yang sudah cukup baik. Di dalam statistik criminal salah satunya adalah korupsi. Tidak hanya melihat statistik kriminal, tetapi melihat juga seperti kesenjangan, tingkat pendidikan, urbanisasi. Untuk di korupsi harus juga melihat hal-hal lainnya, misalnya perubahan UU, dsb. Jika sudah memiliki statistik kriminal maka akan dapat mengukur juga upaya  walaupun ini indeks skala nasional. Statistik kriminal menampilkan profil pelaku, jumlah tindak pidana, dampak, dan intervensi yang sudah dilakukan. Namun akan terlihat di tingkat mana terjadi kemandekan, sehingga salah satu manfaat IPH Tipikor adalah menilai kemandekan diantara Integrated criminal justice system. Pada angka IPH Tipikor di tahun 2015 yakni 74% ada penurunan bisa jadi tingkat korupsinya menurun, atau kinerjanya menurun, bisa jadi akses masyarakat yang menurun, ini perlu dilihat. Naik turunnya angka ini menjadi sulit untuk dibaca. Strategi pemberantasan korupsi berbeda-beda karena melihat dari besar kecilnya kerugian negara, tinggi rendahnya kewenangan pelaku dan dampaknya ke masyarakat. Saat ini statistik perkara ada di LAKIP masing-masing. Melihat beberapa sistem yang dimiliki APH, harus dipikirkan bagaimana caranya untuk dapat menggunakan sistem/mekanisme yang tersedia. Secara aplikasi menyongsong indistri 4.0 sangat dimungkinkan (pengumpulan data berbasis teknologi, tidak lagi manual), sehingga dapat mereduksi data yang benar-benar valid. Kedepannya catatan-catatan ini harus tetap diperhatikan untuk penyempurnaan IPH Tipikor. Selain itu diperlukan adanya metode pengumpulan data yang sudah baku dan diperbaiki daripada sebelumnya. Penting untuk melihat per indikator, sehingga jelas arahnya akan kemana perbaikan/intervensi program. Jadi misalnya apabila yang bermasalah adalah penanganan laporan, kita dapat menentukan intervensinya apakah ke eprbaikan bisnis proses

Aida – Direktorat Litbang KPK mengutarakan perlu ada standardisasi data kuantitatif dan kualitatifnya pada perhitungan IPH Tipikor, sehingga saat data diolah dan menghasilkan data kualitatif. Terkait dengan masukan-masukan komponen pengukuran, kami sepakat, karena semakin ke bawah semakin tereduksi angkanya. Format data perlu dimasukkan komponen kualitatif yakni faktor yang mempengaruhi. Execution rate saat ini baru menyasar eksekusi badan, kedepannya perlu untuk menyasar eksekusi benda. IPH Tipikor mengukur penindakan, sedangkan yang sulit adalah mengukur pencegahan, karena penegakan terlihat kontribusinya. Untuk pencegahan masuk di stranas, secara nasional masuk ke CPI, SPI saat ini apabila masuk program kegiatan survei integritas di KPK mengukur pencegahan korupsi di organisasi publik, sekaligus kinerja KP, walaupun di tahun ini 23 pemprov dan 6 K/L. Kedepannya target kami adalah semua K/L dan Pemda. Upaya di KPK untuk menyatukan alat ukur selalu dilakukan, saat ini sedang mencoba berkoordinasi misalnya dengan kemenpan RB. Kami sepakat dengan BPS, harus hati-hati memaknainya. Sebaiknya maknanya diterjemahkan berdasarkan tujuan indeks dan indikator yang ada. IPH tipikor mengukur bisnis proses, penerjemahannya dikembalikan ke inputnya setiap indikator. Integrasi alat ukur memang diperlukan, namun apakah harus dengan indeks komposit butuh dibahas lebih lanjut.

Mardiharto Tjokrowasito – Dikumlasi BAPPENAS Untuk menentukan keberhasilan di setiap sektor dalam pembangunan hukum dibutuhkan alat ukur. IPH tipikor memang sudah ada sejak perpres 55/2012, namun sudah dilakukan banyak pengembangan saat ini. Walaupun masih banyak kekurangan, di seknas PK saat ini mengharuskan ada alat ukur untuk menghasilkan alat ukur.

Timotius Partohap – Direktorat Litbang KPK menyampaikan Integrasi alat ukur dapat dimulai dengan melakukan pemetaan dengan peta indonesia dengan melihat kondisi masing-masing wilayah seperti apa. Statistik kriminal masih sulit dilaksanakan di Indonesia karena ketidak lengkapan data. Di KPK kedepan berharap ada angka yang bisa muncul per daerah gambar peta. yang bisa muncul dalam model seperti itu dapat menjadi titik awal angka statistik kriminal. Di UK dalam statistik kriminal, terlihat setiap tindak pidana ejadiannya apa saja dan ada re-conviction per individu. Trophy – Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS menyampaikan data statistik kriminal dilakukan oleh UNODC atas permintaan UNCTS namun data di indonesia masih sangat minim. Data statistik kriminal Indonesia yang disampaikan ke UNODC diambil dari survey korban kejahatan di Susenas, namun datanya masih belum sesuai victimization Survey. Tahun ini BPS berkesempatan untuk mempelajari bisnis proses di kepolisian. Di setiap K/L ada data agent yang akan membantu BPS memsuplai data dari masing-masing K/L. Hasil perhitungan IPH Tipikor nasional  dengan metode yang digunakan saat ini perlu dibandingkan dengan hasil perhitungan IPH Tipikor dengan metode lainnya. Perlu dilihat kembali ke raw data dari masing-masing K/L.





Tuliskan Komentar