Minggu, 08 Desember 2019, WIB

Senin, 18 Mar 2019, 16:10:07 WIB, 319 View admin, Kategori : Teknologi

Bogor (18/03) - telah diselenggarakan Rapat Evaluasi Implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) di Hotel Amaarosaa Bogor. Rapat dipimpin oleh Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM  dengan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan komponen penegak hukum yakni perwakilan Mahkamang Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen. PAS) dan pendukung dalam SPPT-TI seperti Kemenko Polhukam RI, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pembahasan rapat berfokus pada evaluasi  implementasi B-03 (triwulan 1) dan persiapan implementasi target B-06 (triwulan 2).  Mengulik sedikit mengenai SPPT-TI maka kita akan berbicara pertukaran data antar komponen penegakan hukum seperti dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM dengan proses pengiriman dan penarikan data yang dilakukan secara elektronik dengan aplikasi yang dikembangkan bersama dengan nama Puskarda (Pusat Pertukaran Data). Data yang dipertukarkan adalah data yang sudah difilter dan dalam prosesnya Puskarda hanya menampung data-data dari komponen penegak hukum.

Dukungan Ditjen PAS dalam rangka pencapaian target SPPT-TI 2019 antara lain menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan SPPT-TI, penyusunan SOP pelaksanaan SPPT-TI, pendistribusian sarana dan prasarana pendukung Sistem Database Permasyarakatan (SDP) kepada seluruh Unit Pelaksanaan Teknis Permasyarakatan yang diakomodir melalui Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2018 dan 2019,  dan melaksanakan Supervisi SPPT-TI ke Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang menjadi target SPPT-TI tahun 2019.

Sementara itu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga telah melakukan pengujian keamanan aplikasi SPPT TI dan mereview masing masing komponen penegak hukum. BSSN juga memberikan dukungan seperti  menyiapkan tim untuk pengujian keamanan aplikasi dan tata kelola keamanan informasi (target B-03), membetuk tim untuk pengembangan solusi keamanan proses pertukaran data melalui puskarda (target B-06), melakukan monitoring keamanan dan ketersediaan layanan aplikasi Puskarda dan Dashboard SPPT-TI, berkoordinasi dengan Tim KSP untuk mendukung terwujudnya HA (High Availability) layanan Puskarda dan Dashboard SPPT-TI

Tindak lanjut pembahasan, kedepan akan diadakan beberapa kegiatan baik rapat rutin, konsinyering atau workshop sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun (akan dibahas ulang untuk membagi peranan masing-masing K/L) dan berfokus pada target B-06.





Tuliskan Komentar