Kamis, 24 Oktober 2019, WIB

Rabu, 13 Feb 2019, 15:21:50 WIB, 108 View admin, Kategori : Lainnya

Jakarta (13/2)- Rabu, 13 Februari 2019 diselenggarakan Bilateral Meeting antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Ruang DH-2 yang diinisiasi oleh Direktorat Hukum dan Regulasi – BAPPENAS. Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan Koordinasi rancangan awal RKP tahun 2020.

Rapat Koordinasi Rancangan Awal RKP tahun 2020 tersebut dipimpin oleh Ibu Prahesti Pandanwangi selaku Direktur Hukum dan Regulasi dan dihadiri oleh para Pejabat Struktural Mahkamah Agung RI. Pembahasan rapat berfokus pada Rancangan Awal RKP 2020 dimana Mahkamah Agung di dorong untuk mendukung prioritas nasional seperti bantuan hukum dan dukungan TI sistem peradilan.

Terkait dengan bantuan hukum, mulai 2010, sudah ada Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang juga mengatur terkait pembebasan biaya perkara. Di lapangan, besaran bantuan yang sudah ditetapkan tidak bisa membantu sepenuhnya karena biaya yang tersedia biasanya 600-700 paling tinggi 1 juta. Ini tidak cukup untuk membantu hingga putusan in kracht. Untuk sekarang, pembebasan biaya perkara hanya cukup untuk tingkat pertama saja, dan untuk upaya hukum selanjutnya sudah  tidak cukup.

Terkait pembebasan biaya perkara, Mahkamah Agung perlu menghitung satuan biaya perkara yang dibutuhkan mulai dari pendaftaran perkara supaya kebutuhan bisa terpenuhi. Pengadilan seharusnya bisa tau trennya bagaimana, kebutuhannya berapa banyak, sehingga tahun berikutnya bisa membantu pengadilan untuk realisasi. Hal ini juga dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pengadilan memiliki pelayanan hukum seperti bantuan hukum.

Ditjen Badan Peradilan Hukum (Badilum)  dan Tata Usaha negara (TUN) mengusulkan beberapa program kegiatan tahun anggaran 2020 diantaranya penambahan volume bimtek untuk panitera dan hakim, fit and proper test, pendampingan SIPP , membuat aplikasi e-court untuk pidana, dan sidang keliling untuk dipertahankan atau ditambahkan. Tindak Lanjut K/L akan membahas secara internal mengenai usulan prioritas tersebut.





Tuliskan Komentar