Minggu, 24 Maret 2019, WIB

Jumat, 28 Sep 2018, 13:52:31 WIB, 16 View admin, Kategori : Lainnya

Jakarta (28/09) – Direktorat hukum dan regulasi melakukan pelaksanan rapat diskusi mengenai pembahasan kerangka mekanisme RANHAM Priode V yang di selenggarakan di Kementerian PPN/ Bappenas Jakarta pada tanggal 28 September, turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Kerjasama Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial BAPPENAS, ELSAM, Unit Staf Ahli Hubungan Kelembagaan BAPPENAS dan Kedeputian V Kantor Staf Presiden. Mardiharto Tjokrowasito Kasubdit Pembangunan Hukum dan HAM Bappenas menjelaskan, Maksud dan tujuan pertemuan adalah untuk mengidentifikasi kembali mekanisme RAN HAM serta merumuskan kembali mekanisme monev RAN HAM 2020-2024. Pada saat ini Sekber RAN HAM sedang dalam tahap penyusunan RAN HAM periode 2020 – 2024. Identifikasi aksi HAM Daerah apakah akan bersifat generik atau disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing daerah. Perlu didiskusikan mengenai mekanisme monev RAN HAM, serta mendiskusikan mekanisme evaluasi yang sifatnya outcome. Saat ini evaluasi masih bersifat evaluasi administrasi dengan format laporan 8 kolom. Beberapa waktu yang lalu pernah mengadakan pertemuan penyusunan aksi ranham kedepan. Ada sasaran - sasaran pemenuhan aksi. Sasaran ini harapannya ada ukuran kuantitatifnya. Terkait kelembagaan, selain KSP apakah perlu melibatkan Kemenko untuk memperbaiki kelembagaan ranham kedepannya. Berkaca pada stranas PK, aksi kab/ kota verifikasi oleh prov, prov verifikasi oleh kemdagri. Kalau ranham, semua aksi KL/Pemda prov/kab/kota oleh sekber. Perlu dipikirkan peran kanwil. Sinergitas antara yankomas dengan komnas ham khususnya untuk penanganan pengaduan masyarakat. Idealnya masing-masing daerah ada aksi ham yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. tapi perlu juga dipikirkan konsekuensi apabila nanti sekber menentukan aksi daerah.





Tuliskan Komentar