Minggu, 08 Desember 2019, WIB

Senin, 04 Feb 2019, 15:07:45 WIB, 167 View admin, Kategori : Lainnya

Jakarta (4/2)- diselenggarakan Bilateral Meeting antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas, yang diinisiasi oleh Direktorat Hukum dan Regulasi. Rapat bertujuan untuk melakukan Koordinasi rancangan awal RKP tahun 2020 yang dipimpin oleh Ibu Prahesti Pandanwangi selaku Direktur Hukum dan Regulasi dan dihadiri oleh para Pejabat Struktural Kejaksaan Agung RI.

Rapat tersebut memaparkan Visi Indonesia Tahun 2045 dan Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024. Dalam rapat ini juga memaparkan Isu strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi RPJMN 2020-2024 khususnya bidang hukum dan regulasi. Hingga saat ini, sektor ekonomi masih diunggulkan. Indonesia saat ini statusnya ialah middle income country dan diharapkan bergerak menuju upper income country. Menteri PPN/Bappenas memberikan arahan untuk setiap direktorat memikirkan bagaimana tiap sektor mempunyai peran terhadap pembangunan ekonomi.

Isu Restorative Justice sangat berkaitan erat dengan kinerja kejaksaan. Sebelumnya, telah dilaksanakan FGD mengenai restorative justice yang isu pokoknya membahas bagaimana kedepan penanganan perkara supaya berorientasi pada kepentingan Korban, tidak hanya sekedar penghukuman. Hal ini penting untuk menjadi perhatian sebab terdapat perubahan paradigma dalam penanganan perkara, sehingga untuk kejaksaan sendiri apakah sudah ada SOP yang mengatur terkait dengan RJ atau belum.

Fadhil Z, Sesjampidsus Kejaksaan Agung RI  mengatakan bahwa yang perlu diperhatikan di tahun 2019 adalah anggaran yang sulit untuk diserap. Saat ini SOP sedang di susun di semua bidang. Sudah ada surat edaran 003/2010 tentang pedoman penuntutan yang akan dievaluasi lagi apakah masih compatible atau tidak. Pihaknya juga sudah meminta bantuan MAPPI dan FITRA untuk mengevaluasi. SOP RJ belum ada sehingga belum dapat dilaksanakan secara utuh, karena belum ada perintah jelas untuk melaksanakan RJ. Akan diberikan pengetahuan dulu tentang RJ ke jaksa, karena jaksa kebanyakan masih memilki paham retributif.

Terkait dengan pengembangan sistem informasi kejaksaan sudah ada blueprint terkait dengan masterplan 2015-2019. Di 2020, akan disusun kembali. Tingkat pencapaian 2015-2019 sangat rendah. Penyebabnya banyak hal, ada 4 komponen yang menentukan sistem informasi, kemanan siber, infrastruktur dan tata kelola. CMS di mulai dari 2015, 5 tahun baru bisa semua satker, ini baru dari sisi perangkat, belum dari sisi keamanan

Pengembangan teknologi 2015, sudah perlu di upgrade untuk disesuaikan dengan sistem sekarang, Sehingga usulan angaran telah mempertimbangkan dengan SPPT TI untuk 70 satker. Sedangkan untuk kebutuhan monitoring di 2020, sudah mengajukan 115 satker, Di tahun 2019, ada tambahan 6 satker untuk di monitoring. Harapannya kedepan bisa dilakukan pelatihan pada pengelola terkait dengan SPPT TI, karena ada kemungkinan satker yang sudah dilatih dipindah dll.





Tuliskan Komentar