Minggu, 08 Desember 2019, WIB

Senin, 24 Jun 2019, 18:04:44 WIB, 144 View admin, Kategori : Kegiatan

Jakarta- Pada tanggal 19 Juni 2019 telah diselenggarakan Seminar Pembaruan Hukum dan Peradilan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi bertempat di Ruang Rapat DH 1-5 Gedung Kementerian PPN/Bappenas. Seminar ini difokuskan pada diskusi panel dan sesi tanya jawab dengan menghadirkan lima narasumber yaitu, The Hon James L Allsop (Chief Justice Federal Court of Australia), YM Syamsul Maarif (Hakim Agung Mahkamah Agung RI), Ir, Bambang Adi Winarso, M.Sc. Ph.D (Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian) , Prof. Dr. Ningrum N Sirait, SH., MLI (Guru Besar Universitas Sumatera Utara), Slamet Soedarsono (Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas). Seminar juga menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H, menyampaikan sambutannya  dalam pembukaan Seminar . “Saya berterima kasih atas telah diselenggarakannya forum ini oleh Bappenas yang telah menunjukkan komitmen dan dukungan penuh. Tidak lupa juga untuk Australia Indonesia Partnership for Justice. Saya berharap seminar ini bisa mendorong tukar pikiran yang sehat dan makin bergulirnya wacana bermutu tentang bagaimana meningkatkan pembaruan hukum dan pembaruan peradilan kita, tidak hanya untuk mendorong kemudahan berusaha namun menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas YM Syarifuddin.

 Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan dari kelima narasumber. The Hon James L Allsop (Chief Justice Federal Court of Australia) mengatakan bahwa terdapat beberapa capaian dari Federal Court Australia, salah satunya adalah kapasitas dari para hakim dalam menangangi kasus-kasus yang ada sehingga tidak diperlukan dorongan dari pengadilan di atasnya. Hakim-hakim juga diberdayakan untuk belajar lebih banyak lagi sebagai upaya peningkatan pengalaman dan keilmuan dari para hakim pelaksanaan eksekusi yang baik akan berdampak pada kualitas dari putusan pengadilan dan meningkatnya kepercayaan publik kepada institusi pengadilan.

Selajutnya Syamsul Maarif, SH.,LLM.,PhD dalam pemaparanya menyampaikan 3 hal, perkembangan terkini dari insiatif MA, beberapa langkah yang sudah diambil Mahkamah Agung dan inisiatif kedepannya. MA berupaya agar putusan yang dikeluarkan tidak berbeda dengan best practice dunia internasional dimana dalam prakteknya, MA hanya akan menangani masalah prosedur bukan substansi dari sengketa bisnis sehingga diharapkan tidak mengganggu jalannya perekonomian.

Slamet Soedarsono (Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas) menyampaikan bahwa Indonesia sudah masuk ke dalam negara Upper middle-up Country dan dalam tahap rancangan teknokratik, maka ini adalah waktu yang tepat untuk memasukkan isu pembangunan hukum yang berdampak kepada ekonomi. Selanjutnya untuk arah pembangunan hukum ekonomi akan lebih difokuskan pada regulasi, sistem IT, dan penguatan kelembagaan.

Ir, Bambang Adi Winarso, M.Sc. Ph.D mengatakan bahwa sejak tahun 2014, terdapat instruksi presiden untuk melakukan perbaikan kegiatan yang berhubungan dengan kemudahan berusaha. Namun masih ada beberapa regulasi yang masih kuno dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, ada 3 hal yang bisa di dorong. Pertama mengenai fidusia karena terkait jaminan, khususnya terkait fidusia ulang. Kedua melakukan reformasi untuk memenuhi indikator dalam Ease of Doing Business (EoDB) mulai dari starting business hingga ending the business. Ketiga permasalahan terkait perizinan dan persyaratan dalam memulai bisnis. Untuk Indonesia, yang mempengaruhi turunnya ranking Indonesia pada EoDB adalah proses cepat lambatnya reform yang dilakukan Indonesia maupun Negara lain. Menggerakkan Negara untuk menuju agenda besar ini butuh koordinasi yang sering dilakukan antar kementerian.

Prof Dr Ningrum N Sirait, SH., MLI, Guru Besar Universitas Sumatera Utara menambahkan bahwa Indonesia masih kekurangan ahli untuk melakukan reformasi hukum ekonomi sehingga butuh perencanaan matang bagi tiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar SDM nya dapat berkontribusi dengan baik terhadap hukum ekonomi Indonesia, dan tidak terfokus pada PTN besar saja. Perlu waktu untuk menyiapkan SDM yang benar-benar mengerti hukum ekonomi dan belum ada pemetaan kebutuhan SDM. Bappenas diharapkan dapat memetakan keperluan SDM yang harus bisa berkontribusi bagi reformasi hukum ekonomi. Khususnya di universitas, karena universitas akan mencetak lulusan yang akan berkontribusi kepada Negara nantinya.

Sebagai penutup, Menteri Kementerian PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa berdasarkan kajian dari Growth Constraint Study yang dilakukan Bappenas diantara faktor yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia terdapat pada sektor hukum dan peradilan, terutama pada regulasi dan institusi. Regulasi dan institusi di Indonesia cenderung tertutup, memiliki kualitas institusi yang rendah dengan berbagai permasalahan yang ada, seperti korupsi dan inefisiensi, serta lemahnya koordinasi antar kebijakan.

Dengan pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas. Kita juga harus punya planning yang baik terkait anggaran maupun Sumber Daya Manusia agar dapat terlihat jelas arah kebijakan hukum ekonomi ini akan di bawa ke mana.





Tuliskan Komentar