Kajian Direktorat Hukum dan HAM

2005

Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Mengapa dikatakan mendesak karena permasalahan pembangunan hukum semakin hari membutuhkan pendekatan holistik. Di era globalisasi dan otonomi daerah, pendekatan penanganan pembangunan yang masih mengandalkan pada pendekatan sektoral hanya akan mengakibatkan penyelesaian yang tambal sulam, sehingga tidak menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang ada....

Download :Kajian Harmonisasi Peraturan 2005

2006

Kajian Implikasi Pelaksanaan UU No 10 Tahun 2004 Dalam Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan Ditingkat Pusat Dengan Tingkat Daerah Di Bidang Investasi bertujuan mendeskripsikan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya di bidang investasi, baik secara kuantitas maupun kualitas di beberapa daerah di Indonesia setelah berlakunya UU No.10 Tahun 2004, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan kualitasnya, maupun yang berkaitan dengan prosedur yang harus ditaati dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, khususnya di bidang investasi setelah berlakunya UU No.10 Tahun 2004, dan memperoleh berbagai alternatif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU No.10 Tahun 2004 dan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya di bidang investasi...

Download :impilikasi pelaksanaan UU No 10 Thn 2004

2007

Prestasi pembangunan hukum di Indonesia khususnya dalam pembangunan materi hukum (legal substance) lebih didasarkan pada prestasi jumlah undang-undang yang dihasilkan. Sebagai ilustrasi sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997, pada era Presiden Habibie jumlah undang-undang yang dihasilkan mencapai angka yang cukup mencengangkan....

Download :Laporan pasca seminar NA 19 Des 07 tentang kajian tahun 2007

2008

Berbagai dinamika terjadi dalam penyelenggaraan negara selama ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu, membutuhkan suatu perencanaan yang holistik agar dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai bidang pembangunan ke depan, terutama perencanaan pembangunan di bidang hukum.....

Download :Kajian Background Study RPJMN Bidang Hukum 2008


Kemerdekaan Indonesia telah memasuki usia 63 tahun namun perwujudan masyarakat adil dan makmur melalui berbagai program perencanaan masih menghadapi hambatan dan kendala yang tidak mudah untuk diselesaikan, walaupun juga tidak sedikit pencapaian pembangunan nasional yang telah dilakukan...

Download :Ringkasan Eksekutif Kajian Background Final

2009

Deklarasi Paris (Paris Declaration) menyebutkan dengan tegas antara lain sebagai berikut: Kami, Menteri negara-negara maju dan berkembang Pimpinan-pimpinan institusi multilateral dan bilateral yang bertanggungjawab memajukan pembangunan, bertemu di Paris pada tanggal 2 Maret Tahun 2005, ...

Download :Kajian Efektifitas Hibah 2009

2010

Supremasi hukum (rule of law) merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pada saat ini, kondisi pembangunan di bidang hukum dan peradilan belum cukup kuat untuk mendukung terwujudnya supremasi hukum....

Download :Kajian Indikator Hibah A2J 2010

2011

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu/miskin di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1980-an sampai dengan saat ini . Pelaksanaan kegiatan ini semula disalurkan melalui Pengadilan Negeri dan berkembang melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di wilayah-wilayah Pengadilan Negeri, dikarenakan kapasitas yang terbatas dari Pengadilan Negeri dalam menyalurkan alokasi anggaran....

Download :Policy Paper Bantuan Hukum 2011


Salah satu tujuan penting pembentukan Negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Negara mengemban 2 (dua) peran utama, yaitu peran sebagai regulator dan peran sebagai operator....

Download :Optimalisasi Policy Paper 2011

2012

Korupsi merupakan kejahatan yang mampu melemahkan demokrasi, supremasi hukum (rule of law), menyebabkan pelanggaran HAM, mengancam kesejahteraan masyarakat serta menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi juga turut merusak tatanan hukum, politik dan tatanan sosial budaya dari suatu negara....

Download :Policy Paper Psl. 16 UNCAC