Home
Pages
Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Hukum & Regulasi

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Hukum & Regulasi


I. RUANG LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI

        Pada tahun 2007, Bappenas mengalami restrukturisasi termasuk Direktorat Hukum dan HAM. Berdasarkan Permenneg PPN/Kepala Bapenas No.Per.005/M.PPN/10/2007 Pasal 164 Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164,Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan Korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkaan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia serta kelembagaan hukum dan peradilan;
  2. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan HAM seerta kelembagaan hukum da peradilan;
  3. perumusan rencana pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan ham serta kelembagaan hukum dan peradilan;
  4. koordinasi penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan ham serta kelembagaan hukum dan peradilan;
  5. evaluasi terhadap rencana pembanguna nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan ham serta kelembagaan hukum dan peradilan;
  6. Peningakatan kapasitas lembaga perencanaan pembangunan di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan ham serta kelembagaan hukum dan peradilan.

Direktorat Hukum dan Regulasi terdiri dari:

  1. Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi;
  2. Subdirektorat Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  3. Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dari uraian diatas maka kegiatan subdirektorat sinergitas kebijakan dan regulasi mempunyai tugas melaksanakan  dalam menjalankan Tupoksinya adalah :

  1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Hukum dan HAM;
  2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
  3. Pemantauan Pelaksanaan RKP;
  4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP); 
  5. Pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kebijakan dan regulasi; dan
  6. Tugas-tugas lain

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kebijakan dan regulasi;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kebijakan dan regulasi;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang kebijakan dan regulasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/ Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara
  5. Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kebijakan dan regulasi;
  6. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kebijakan dan regulasi; dan
  7. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kebijakan dan regulasi.

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Hukum dan HAM bekerjasama dengan mitra kerja sebagai berikut :

  1. Kementerian Hukum dan HAM
  2. Mahkamah Agung
  3. Mahkamah Konstitusi
  4. Komisi Yudisial
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi
  6. Kejaksaan Agung
  7. Komnas HAM dan Komnas Perempuan
  8. Lembaga Donor (Aus Aid, USAID, Kemitraan (Partnership) bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, dan UNDP)